Membangun Gerakan Anti-Korupsi untuk Tercapainya Pemerintahan yang Bersih di Kabupaten Fakfak

Agustus 18, 2009 at 9:51 am Tinggalkan komentar

Membangun Gerakan Anti-Korupsi

untuk Tercapainya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa di Kabupaten Fakfak

“Korupsi Membunuh Bangsa”, demikian salah satu materi publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, karena itu, “Lihat, Lawan, Laporkan!” Nah, di Kabupaten Fakfak adakah terjadi Tindak Korupsi ? Pertanyaan retoris tentang Korupsi ini telah menjadi persoalan bersama warga Fakfak khususnya, maupun rakyat Indonesia, bahkan Korupsi telah menjadi masalah dunia Internasional.

Di Fakfak, sepanjang masa 10 tahun terakhir, pembangunan oleh Pemerintah Daerah makin membaik, maju dan berkembang. Seiring dengan desakan desentralisasi dan kebijakan pemerintah nasional pasca reformasi, memberikan Otonomi Khusus bagi Tanah Papua (Provinsi Papua, kemudian Provinsi Papua Barat).

Pembangunan yang nampak pesat di berbagai bidang ini, tentunya didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Fakfak yang dari tahun ke tahun makin bertambah, dari sekitar Rp 300 Milyar di awal tahun 2000-an hingga sekarang mencapai lebih dari setengah Triliun Rupiah. Jumlah uang yang lumayan banyak bukan?

Darimanakah sumber-sumber anggaran ini? Bagaimanakah pemerintah kita mengelolah uang ini? Apakah terjadi penyimpangan dan penyalah-gunaan? Apakah terjadi Korupsi? Adakah kebocoran saat anggaran ini menetes ke publik.

Jaringan Masyarakat Fakfak Anti-Korupsi (JAMAK) menerima puluhan laporan masyarakat, hanya untuk beberapa tahun terakhir. Sementara Korupsi dalam tahun-tahun yang telah lalu, setelah adanya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mungkin telah terlupakan atau tidak sempat diketahui publik, atau telah dipeti-eskan, atau menguap dengan sendirinya.

Kegalauan dan kerisauan warga Fakfak ini tentu beralasan, karena selama ini objek pembangunan adalah masyarakat itu sendiri. Rakyat sebagai subjek, hanyalah sebuah karya tulis program atau hanya sebatas konsep di atas kertas dan retorika di bibir tak sampai ke dalam hati, tidak sampai mewujud dalam penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi rakyat diharapkan, namun tatkala Rakyat terlibat justeru dianggap hendak menelanjangi pemerintahan. Transparansi hanya dijadikan bahan guyonan, dianggap serupa dengan pornografi dan pornoaksi. Good Governance dilakukan kalau ada subsidi anggaran dari luar negeri. Kalau ada tugas pembantuan dari pusat atau pendampingan oleh LSM. Itupun hanya untuk belajar tentang Good Governance, belum sampai pada tahap pelaksanaannya, atau masih malu-malu hendak diterapkan karena tahu diri tidak bersih.

Kalau bersih kenapa risih?

(Alex Tethool)

Iklan

Entry filed under: Uncategorized.

LOMBA KARYA TULIS MAHKAMAH KONSTITUSI 2009 Lapor Korupsi Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Arsip

Agustus 2009
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

%d blogger menyukai ini: